malaikatpoker.com

Situs Terpercaya | Agen Terpercaya | Bandar Terpercaya

Ekonom Soroti Independensi Lembaga Keuangan dalam Draft RUU BI

 

Masalah koreksi undang-undang bank indonesia terus berguling. Beberapa pemerhati menyorot berkaitan independensi bank indonesia nantinya.

Dalam draf koreksi undang-undang nomor 23 tahun 1999 mengenai bank indonesia. Ada gagasan pengembalian peranan pemantauan bagian layanan keuangan dari kewenangan layanan keuangan (ojk) ke bank indonesia. Persisnya di klausal 34.

Dengan cara detil. Ketetapan klausal 34 dirubah jadi. (1) pekerjaan memantau bank yang sejauh ini dikerjakan oleh kewenangan layanan keuangan (ojk) diarahkan ke bank indonesia. (2) peralihan pekerjaan memantau bank seperti disebut pada ayat 1 dikerjakan paling lambat pada tanggal 31 desember 2023. (3) proses peralihan kembali lagi peranan pemantauan bank dari ojk ke bi dilaksanakan dengan cara setahap sesudah dipenuhinya kriteria yang mencakup infrastruktur. Budget. Personalia. Susunan organisasi. Skema info. Skema dokumentasi. Serta beberapa ketentuan penerapan berbentuk piranti hukum dan disampaikan ke dpr.

Menyikapi itu. Guru besar pengetahuan ekonomi undip. Fx sugiyanto menjelaskan. Semestinya wewenang itu bukan ditarik kembali lagi. Tetapi ojk diberi penguatan yang makin dari yang ada sekarang ini.

Fx memandang. Bila sejauh ini ojk semasa seakan-akan nampak tidak berdiri sendiri. Bisa saja sebab pembiayaan instansi ini datang dari instansi keuangan lainnya. “apa selanjutnya kelak wewenang pemantauan. Itu dikembalikan ke bank indonesia atau mungkin masih pada ojk yang perlu ialah seberapa jauh ojk kalau tetap akan ada sama seperti yang saat ini itu bertambah lebih berdiri sendiri.” katanya dalam webinar indef. Kamis (01/10/2020).

Dalam peluang yang serupa. Ekonom senior indef fadhil hasan menjelaskan hal sama. Dia memaparkan lambannya perlakuan ojk pada persoalan yang dirasakan perbankan. “ini harus dilaksanakan perkembangan atau peringkasan dari mekanisme perlakuan bank dalam pemantauan ojk.” katanya.

Menurut fadhil. Bi sudah memberi respon wawasan pemantauan ini dengan lakukan rileksasi jaminan pembiayaan likuiditas periode pendek/syariah (pljps/s) untuk memperhitungkan bank yang alami kesusahan likuiditas.” ini saya anggap apa sebagai wawasan ya. Itu selanjutnya saat ini juga di ditanggapi oleh bi dengan lakukan rileksasi itu. Karenanya adalah masalah yang ditemui dalam pengamanan perbankan serta instansi keuangan.” katanya.

Saya anggap itu beberapa penguatan yang harusnya dilaksanakan oleh semasing instansi kewenangan keuangan baik bi ojk atau lps. Dan penguatan dibanding kssk itu untuk komunitas pengambil ketetapan. Tetapi di atas semua itu. Kita harus juga masih satu kali lagi jaga independensi bi ini sesuai amanat yang diberi oleh uu. Serta penambahan amanat yang tercakup dalam ruu ini.” tutup ia.

Wakil direktur institute for development of economics and finance (indef). Eko listiyanto sampaikan responnya berkaitan perancangan undang undang bank indonesia (ruu bi).

Dia memandang. Ruu ini tidak mempunyai urgensi. Serta dia menyebutkan produk ini adalah kombinasi di antara orde lama serta orde baru.

“saya memandang jika ini terlihat sekali undang-undang ini jika misalnya draft versus yang tempo hari. 17 september itu kemungkinan jadi saran dari dpr karena itu ya bank sentra kita kembali lagi ke masa kombinasi di antara orde lama dengan orde baru. Sebab beberapa faktor sebenarnya cuman copy paste dari uu yang tahun 53 yang 68 ya sini hampir beberapa dimasukkan lagi jadi seakan-akan ingin bernostalgia dengan keadaan di masa orde baru.” tutur ia dalam webinar indef. Kamis (1/10/2020).

Menurut dia. Ada banyak faktor yang ganjil dengan diusulkannya dewan kebijaksanaan ekonomi makro.

“ini terlihat sekali ya di antara kebijaksanaan moneter dengan kebijaksanaan fiskal cuman di sejumlah sisi pasal-pasalnya itu jadi cukup rancu demikian.

“serta beberapa faktor yang menurut saya bermakna ini yang berperan bertambah ke dewan moneter. Dewan gubernurnya peranannya jadi tergerus lagi.” katanya. Dia memberikan tambahan. Dengan keadan semacam itu. Maka menimbulkan pertanyaan di publik. Intinya dari pasar keuangan.

“jika misalnya versus ini yang dibuat referensi. Karena itu ya pasti jadi pertanyaan beberapa orang. Khususnya dari pasar keuangan. Sebab kan kelak memungkinkan kebijaksanaan itu cukup sulit untuk disebutkan jika kebijaksanaan ini berdiri sendiri berdasar analisis dinamika ekonomi yang berlangsung.” jelas eko. Selanjutnya. Eko merekomendasikan supaya draft saran ruu bi ini ditebarluaskan agar dinilai banyak faksi.

Korban bencana banjir dapat menukarkan uangnya bila rusak terserang rendaman banjir. Penukaran dapat dilaksanakan di loket bank indonesia. Tetapi ada ketentuannya. Apa sajakah?

 

Updated: January 14, 2021 — 4:16 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

malaikatpoker.com © 2020 Frontier Theme
error: Content is protected !!