malaikatpoker.com

Situs Terpercaya | Agen Terpercaya | Bandar Terpercaya

Pemerintah Rancang Regulasi Penguatan Bank Indonesia

Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto menjelaskan pemerintah tengah mengulas ketentuan penguatan untuk Bank Indonesia. Tetapi belum tahu peraturan baru itu akan dilahirkan berbentuk Perppu, Perpres atau bentuk yang lain.

Menurut Eko, jika penguatan itu berbentuk Perppu karena itu karakternya kegawatan memaksakan. Tetapi, selama ini ia memandang tidak ada kegawatan memaksakan buat pemerintah untuk memberi penguatan. Ditambah lagi situasi bagian keuangan relatif konstan ditengah-tengah epidemi Covid-19.

“Menurut saya jika Perppu ini kan karakternya kegawatan memaksakan,” kata Eko dalam dialog Koreksi UU BI & Perppu Reformasi Keuangan: Ingin Dibawa Ke mana Independensi Bank Sentra?, Jakarta, Kamis (1/10).

Ada banyak point yang direncanakan Pemerintah dalam rencana memberi penguatan ke Bank Indonesia. Salah satunya penguatan data, kontrol, serta penguatan instrumen yang menurut Eko tak perlu berbentuk Perppu.

Seterusnya penguatan peranan Instansi Penjamin Simpanan (LPS) yang akan memasuki pada bagian investasi. Selanjutnya penguatan pada KSSK yang kata Eko sedikit tapi bila didiamkan akan membuat ketidaktetapan buat kestabilan keuangan.

“Yang semula (BI) membuat kejelasan untuk kestabilan keuangan kelak oleh LPS serta Menkeu. Jika berlarut itu tidak produktif,” katanya.

Eko minta pemerintah seharusnya membahas lagi gagasan penguatan Bank Indonesia bila faktanya efek epidemi Covid-19. Harus diamati kembali lagi, bagian fiskal atau bagian keuangan yang terpengaruh.

“Inspirasi itu harus disaksikan dahulu, kekeliruan domainnya ini bagian keuangan atau bagaimana. Beda masalah jika ini di bidang fiskal,” tuturnya akhiri.

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto sampaikan responnya berkaitan Perancangan Undang Undang Bank Indonesia (RUU BI).

Dia memandang, RUU ini tidak mempunyai urgensi. Serta dia menyebutkan produk ini adalah kombinasi di antara Orde Lama serta orde Baru.

“Saya memandang jika ini terlihat sekali Undang-Undang ini jika misalnya draft versus yang tempo hari, 17 September itu kemungkinan jadi saran dari DPR karena itu ya Bank Sentra kita kembali lagi ke masa kombinasi di antara orde lama dengan orde baru. Sebab beberapa faktor sebenarnya cuman copy paste dari UU yang tahun 53 yang 68 ya sini hampir beberapa dimasukkan lagi jadi seakan-akan ingin bernostalgia dengan keadaan di masa Orde Baru,” tutur ia dalam webinar INDEF, Kamis (1/10/2020).

Menurut dia, ada banyak faktor yang ganjil dengan diusulkannya dewan kebijaksanaan ekonomi makro.

“Ini terlihat sekali ya di antara kebijaksanaan moneter dengan kebijaksanaan fiskal cuman di sejumlah sisi pasal-pasalnya itu jadi cukup rancu demikian.

“Serta beberapa faktor yang menurut saya bermakna ini yang berperan bertambah ke dewan moneter. Dewan gubernurnya peranannya jadi tergerus lagi,” katanya. Dia memberikan tambahan, dengan keadan semacam itu, maka menimbulkan pertanyaan di publik, intinya dari pasar keuangan.

“Jika misalnya versus ini yang dibuat referensi, karena itu ya pasti jadi pertanyaan beberapa orang, khususnya dari pasar keuangan. Sebab kan kelak memungkinkan kebijaksanaan itu cukup sulit untuk disebutkan jika kebijaksanaan ini berdiri sendiri berdasar analisis dinamika ekonomi yang berlangsung,” jelas Eko. Selanjutnya, Eko merekomendasikan supaya draft saran RUU BI ini ditebarluaskan agar dinilai banyak faksi.

Korban bencana banjir dapat menukarkan uangnya bila rusak terserang rendaman banjir. Penukaran dapat dilaksanakan di loket Bank Indonesia. Tetapi ada ketentuannya, apa sajakah?

Updated: January 14, 2021 — 4:15 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

malaikatpoker.com © 2020 Frontier Theme
error: Content is protected !!